Probolinggo, Lintasone.com  – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyaksikan prosesi penandatanganan kerja sama investasi Penanaman Modal Asing (PMA)-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM secara virtual di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Senin (18/1/2021) pagi.

Turut mendampingi Bupati Tantri dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani.


Penandatanganan kerja sama investasi PMA-PMDN dengan UMKM yang disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo ini dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dan disiarkan secara virtual. Selain Kabupaten Probolinggo, kegiatan ini juga disaksikan secara virtual oleh para pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.


Kegiatan terhadap investasi yang berkualitas dan inklusif kedepannya merupakan langkah berkembangnya UMKM agar supaya perekonomian masyarakat meningkat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Probolinggo.


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen kerja sama ditandatangani pelaku usaha dari 56 usaha besar yang terdiri atas 29 PMA (Penanaman Modal Asing) dan 27 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan 196 UMKM. Investasi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sehingga harus ada kolaborasi, kerja sama antara pengusaha dalam dan luar negeri dengan UMKM.


“Program kemitraan itu digelar untuk menegaskan komitmen pemerintah tentang pentingnya kemitraan investasi antara pengusaha besar asing maupun nasional dengan pelaku UMKM di wilayah proyek investasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Bahlil Lahadalia, salah satu fungsi BKPM adalah mendukung UMKM dengan mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek investasi. “Program kemitraan antara PMA dan PMDN dengan pelaku UMKM merupakan langkah strategis untuk menaikkan kelas UMKM,” jelasnya.


Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE terhadap keberadaan UMKM di Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2021 ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam memberikan semangat dan supportnya bagi penguatan UMKM di Kabupaten Probolinggo ditengah-tengah situasi pandemi Covid-19.


“Menggugah semangat UMKM ini membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta instansi teknis terkait yang telah memiliki UKM/UMKM maupun kelompok-kelompok binaan. Dalam perubahan dan pergeseran terhadap jual beli produk yang ada di masyarakat ini, UMKM ini diperkenalkan dalam digital marketing. Bagaimana kiasahnya adalah mengkampanyekan produk dan menjual produknya agar supaya dapat diminati,” katanya.


Bupati Tantri menerangkan pelatihan pada seni fotografi yang arahnya dapat menguatkan hasil produknya terlihat menarik dan diminati dipasaran pada saat ditampilkan di ecommerce dan medsos. “Tentunya bagaimana nantinya UMKM Kabupaten Probolinggo mampu dan berdaya didukung penuh pemerintah dan difasilitasi dengan perbankan. Hal terpenting adalah tingkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM,” tegasnya.


Sedangkan Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, Undang-undang sepak terjang yang telah dilakukan dan peraturannya untuk segera ditertibkan agar supaya dapat meningkatkan dan memudahkan dalam hal bidang usaha di Indonesia. Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing di pasar global.


“Kemitraan UKM dan UMKM dengan perusahaan besar sangat penting agar supaya UKM/UMKM tersebut masuk dalam rantai produksi global. Tentunya meningkatkan kualitas menjadi kompetitif, meningkatkan peluang UKM/UMKM, sehingga UKM dan UMKM menjadi lebih baik yang tujuannya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan juga pemerataan ekonomi,” ungkapnya.


Jokowi menambahkan untuk menjamin kontrak kerja ini benar-benar membawa kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. “Kontrak kerja antara UMKM dan perusahaan besar berlangsung secara berkelanjutan secara terus menerus agar nantinya meningkat nilainya dan meningkat pula cakupannya,” pungkasnya.(Puput)