DPRD Kabupaten Bengkayang Gelar Konferensi Pres Terkait Sikap Politik RAPERDA APBD Perubahan Tahun 2022

Bengkayang, lintasone.com - Anggota DPRD kabupaten Bengkayang, Selasa (14/12/2021) melakukan konferensi pres terkait sikap politik terhadap RAPERDA APBD Perubahan Tahun 2022. Dalam penyampaian nya hasil keputusan yang diambil dalam sikap politik terhadap RAPERDA APBD Perubahan tahun 2022 menolak.Selasa,14/12/21.

Ketua DPRD kabupaten Bengkayang Fransiskus, memaparkan tentang beberapa hal yang menjadi point dari  penolakan terhadap RAPERDA APBD 2022. Kemudian ada 18 orang menolak dan ada 9 orang menerima rancangan APBD tersebut.

“Ini tentunya sikap politik DPRD kabupaten Bengkayang terkait dengan peminjaman dana PEN(Pemulihan Ekonomi Nasional). Semua fraksi bersepakat menolak dan meminta kepada kepala daerah untuk membatalkan pinjaman dana PEN dari PT.SMI,” kata Fransiskus.

Sementara itu, adapun pokok pokok point yang di sampaikan atas penolakan dana pinjaman P E N tersebut disampaikan langsung oleh wakil ketua DPRD kabupaten Bengkayang Esidorus.

“Dalam kegiatan konferensi pers yang dilakukan DPRD kabupaten Bengkayang ini, guna meluruskan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. Baik yang ada di media sosial maupun yang ada dan menjadi pembicaraan di tengah tengah masyarakat terhadap sikap politik lembaga DPRD kabupaten Bengkayang,” tutur Esidorus.

Kemudian, jelas Esidorus, terhadap pinjaman daerah kabupaten Bengkayang melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pada PT.Sarana Multi Infrastruktur. Dan juga terkait dengan penolakan RAPERDA APBD kabupaten Bengkayang tahun 2022. Dengan harapan agar tidak menjadi salah persepsi dan bola liar yang pada akhirnya merugikan kita semua.

“Terkait pinjaman daerah melalui pemulihan ekonomi Nasional (PEN) melaui PT Sarana Multi Infrastruktur. Seluruh fraksi di DPRD kabupaten Bengkayang melalui badan anggaran (BANGGAR) kabupaten Bengkayang, meminta kepada Bupati Bengkayang selaku Kepala Daerah untuk membatalkan karena beberapa alasan,” ujar wakil DPRD Bengkayang.

DPRD kabupaten Bengkayang pada dasarnya mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Infrastruktur, namun harus tetap sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Terkait APBD tahun 2022 terdapat belanja yang di biayai melalui pinjaman daerah. Termasuk pokok+Bunga pinjaman sebesar 17 (miliar), sehingga empat fraksi (Demokrat,DPP Nasdem, Hanura Kebangsaan) 18 orang menolak APBD tahun 2022 yang sebelumnya dirancang.

Berikut Poin-poin Penting alasan DPRD Kabupaten Bengkayang menolak Pinjaman Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

Terkait dengan suku bunga yang berubah dari semula 6.19%sekali pagu kalau pokok pinjaman 250.(miliar) artinya bunga kurang lebih 15,4 (miliar) selama 8 tahun masa tenor Pinjaman,Berubah menjadi 6,19% dibayar setiap tahun di bayar selama 8 tahun sehingga bunga menjadi 68,9 (miliar),semula pokok +bunga +Provisi + biaya pengelolaan  selama  8 tahun (271,6 miliar)menjadi 329 (miliar),Hal ini tentunya merugikan Kas Bengkayang serta memberatkan APBD kabupaten Bengkayang di masa mendatang.

Masa pinjaman melampaui masa jabatan kepala daerah,Yakni 8 tahun atau berakhirnya tahun 2028, Sementara jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024. Perencanaan dan pengawasan tidak menganut azas kepatutan, efekbilitas dan efisiensi.

Bahwa kajian akademik terkait dengan pemulihan  sosial serta ekonomi masyarakat terdampak Covid -19 Dengan tujuan membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja tidak pernah di sampaikan kepada lembaga DPRD kabupaten Bengkayang.

Kebijakan pemerintah kabupaten Bengkayang pada program dan kegiatan yang di biayai dari dana P E N Pemerintah kabupaten Bengkayang dengan di  PT.SMI, DPRD kabupaten Bengkayang melihat dari aspek resiko rawan dari penyimpangan,Mulai dari perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan yang berpotensi terjadi permasalahan hukum.

Kabiro bengkayang : jemi)

Share this post