Reses Bambang Hariyadi, SE Bersama BPH Migas Sosialisasi Kinerja Dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas
Selasa, 18 Oktober 2022
Add Comment
Jember//LintasOne.com - Sinergitas DPR RI dan BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas), Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas dengan nara sumber , Wahyudi Anas dan Abdul Halim dari Komite BPH Migas dan Zico Aldilah, SBM ( Seles Branch Manager ) Pertamina Rayon V Malang.
Reses Bambang Hariyadi, SE, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Jatim IV Jember-Lumajang ini di hadiri H. Ahmad Halim, Ketua DPC. Partai Gerindra Kabupaten Jember yang juga Wakil Ketua DPRD Jember dan kader sekabupaten Jember di Hotel Aston, Selasa (18/10/2022).
"Ini bagian dari reses dan salah satunya kegiatan sosialisasi terhadap kinerja dan penyuluhan BPK Migas karena BPH Migas salah satu stakeholder yang membidangi pengawasan dan di-hilirisasi sektor Migas. kita ingin BPH lebih masif mensosialisasikan ke masyarakat agar BBM, khususnya BBM subsidi bisa jauh lebih tepat sasaran dan bisa dinikmati masyarakat." Terang Bambang Hariyadi.
"Pengawasan BBM Subsidi BPH Migas memiliki kewenangan untuk mengatur dari hilir dan operatornya adalah Pertamina, penggunanya masyarakat.
"Di BBM ini, ada beban subsidi yang di tanggung negara makanya kita bersama- sama, tidak hanya tugas negara, kita masyarakat juga bisa melaporkan kepada BPH Migas jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU - SPBU atau agen-agen terhadap BBM bersubsidi,Ungkap Legislator dari Jember.
Bambang Hariyadi menambahkan pemberian BBM bersubsidi ini ,Tujuan pemerintah, untuk" kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah. Supaya masyarakat mudah memajukan perekonomian.
"Tidak hanya BBM Subsidi, Bambang Hariyadi juga peduli masyarakat kecil,Untuk penolakan program Pemerintah terkait Penggantian gas LPJ ke Kompor listrik yang pada akhirnya dibatalkan pemerintah untuk masarakat.
"Ungkap Bambang Masyarakat belum waktunya diberi kompor listrik. Kita masih fokus terhadap penguatan subsidi dan efisiensi terhadap PLN itu sendiri. Jadi beban PLN kita akan coba urai Bagaimana beban itu bisa tidak terlalu membebani negara dan khususnya tidak membebani masyarakat di Indonesia ini." Tegasnya.
Hal yang sama disampaikan Wahyudi Anas dari Komite BPH Migas, Bahwa kegiatan ini adalah sinergitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR RI. Ini adalah sosialisasi terkait tugas dan tanggung jawab BPH Migas dalam melaksanakan pengaturan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi di kelompok masyarakat di Kabupaten Jember dan sekitarnya.
"Peran BPH Migas dalam sosialisasi ini untuk benar-benar menjelaskan kepada masyarakat agar pemanfaatan bahan bakar subsidi yang terus meningkat ini dapat benar-benar lebih efektif dan efisien dan mendukung kegiatan masyarakat yang tepat. Di dalam sosialisasi ini juga ada kegiatan mohon dukungan masyarakat untuk melakukan pengawasan agar penyaluran BBM itu tepat sasaran." Ujarnya.
Terkait dengan volume BBM subsidi , menurut Wahyudi , yang Biosolar itu pemerintah sudah menambahkan dari 15,1 juta KM menjadi 17,8 juta KM.
"Jadi kenaikannya cukup istimewa sehingga nanti sampai Desember Insya Allah BBM Bio Solar maupun Pertalite dapat dipenuhi dan dapat mendukung kegiatan masyarakat pada saat pasca pandemi covid ini sudah mulai mereda dan kegiatan sudah bebas sehingga masyarakat bisa lebih melaksanakan kegiatannya agar membantu keekonomian kabupaten/ kota termasuk kuota pertalite yang semula ditetapkan pemerintah 23,03 juta KL menjadi 29,9 1 juta KL artinya ini sangat istimewa, pemerintah menyiapkan bahan bakar subsidi."pungkasnya.
Pada sosialisasi ini, masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan.Untuk Pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan pengangkutan BBM, WA 628123000 0136. ( herry)
0 Response to "Reses Bambang Hariyadi, SE Bersama BPH Migas Sosialisasi Kinerja Dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas"
Posting Komentar