Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Membuka Paripurna Agenda Pembacaan Nota Pengantar LKPJ 2023

Pasuruan, lintasone.com - Rapat paripurna dengan agenda pembacaan nota pengantar LKPJ realisasi anggaran belanja tahun 2023 di Pasuruan, pada hari Senin, 26 Febuari 2024 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPRD kabupaten Pasuruan Sudiono Sudiono membuka Paripurna agenda pembacaan nota pengantar LKPJ realisasi anggaran belanja tahun 2023.

Apapun yang hadir pada Paripurna, yakni, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan beserta anggota, PJ Bupati Pasuruan Adriyanto, Kapolres Pasuruan AKPB Teddy Candra, komisioner KPU Kabupaten Pasuruan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Seluruh Jajaran pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Para tokoh masyarakat atau pimpinan Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Para tokoh LSM, Rekan - rekan Wartawan serta Tamu Undangan.

Selanjutnya pada sambutanya ketua DPRD kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menyampaikan, "pada paripurna hari ini akan disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023 yang akan di sampaikan langsung oleh pejabat  bupati Pasuruan, "ungkapnya 

Andriyanto, Pj Bupati Pasuruan dalam sambutannya menyampaikan, "bahwa pada serapan anggaran atau realisasi belanja daerah tahun 2023 ini mencapai 93,53 persen, dalam Presentase itu setara dengan Rp 3,73 triliun, "ujar Pj Bupati Pasuruan  saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2023.

Andriyanto bersyukur, "Allhamdulillah, serapan anggaran atau realisasi belanja daerah 2023 mencapai 93,53 persen di angka Rp3,73 triliun dari target Insyallah, realisasi belanja ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya..

Lebih lanjut Andriyanto, "semua serapan anggaran untuk urusan wajib cukup tinggi, semua rata-rata diatas 92 persen. Dari mulai urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan kawasan perumahan serta ketertiban umum. Seperti serapan anggaran untuk bidang kawasan perumahan. Persentasenya menyentuh 97 persen. Dan itu membuat indeks permukiman layak huni yang meningkat karena rumah layak yang huni diperbaiki 47 persen. , Serapan anggaran untuk mengatasi persoalan sosial di Kabupaten Pasuruan yang menjadi tertinggi dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang mesti dipenuhi pemerintah daerah, " jelasnya.

Masih Andriyanto, anggaran senilai Rp25,57 miliar semua digelontorkan untuk Dinas Sosial tahu 2023 lalu. Sedangkan realisasinya mencapai 97,10 persen, atau setara dengan Rp24,83 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan memberikan pelayanan perlindungan jaminan sosial yang cakupannya sudah 100 persen.

Andriyanto menyebut, "tingginya serapan anggaran tersebut sebanding dengan meningkatnya taraf kesejahteraan dan kualitas kelangsungan hidup dan menurunnya angka pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), sehingga persentase angka PPKS mencapai 4,39 persen pada 2023, mengalami penurunan dibandingkan 2022 yang masih 5,19 persen. Ini sebuah lompatan yang cumup luar biasa,” Pungkas Andriyanto Pj Bupati Pasuruan,(ziz).

Share this post